Kebijakan dan Kehidupan Politik pada Masa Orde Baru

Berikut ini merupakan pembahasan tentang kehidupan politik pada masa orde baru, kebijakan politik orde baru, kondisi politik pada masa orde baru, kebijakan politik pada masa orde baru.

Masa Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia.

Kehidupan Politik Dalam Negeri

Diantara bentuk kebijakan dalam kehidupan politik pemerintahan orde baru adalah sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Partai Politik

Salah satu ciri dari pemerintahan Orde Lama yaitu banyaknya partai politik tumbuh di Indonesia dan masing-masing mempunyai ideologi sendiri. Adanya sistem multipartai mengakibatkan sering terjadi persaingan dan bahkan saling menjatuhkan.

Menyadari akan hal itu, Orde Baru mengambil kebijakan mengurangi jumlah partai politik di Indonesia. Partai-partai politik yang hampir sama asas dan kepentingannya diharuskan mengadakan pembaruan (fusi).

Berikut ini penggabungan partai-partai politik tersebut.

1. Pada tanggal 5 Januari 1973, NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), PSII, dan Partai Islam Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Pada tanggal 10 Januari 1973, PNI, Partai Murba, IPKI, Partai Katolik, dan Parkindo bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

2) Menerapkan Demokrasi Pancasila Melalui Pemilu

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Demokrasi Pancasila, maka pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu).

Pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, kecuali pada tahun 1971 - 1977 yang dilaksanakan selang 6 tahun. Selama Orde Baru berkuasa telah melaksanakan 6 kali Pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Tabel: Hasil Pemilu masa orde baru

Pemilu pertama tahun 1971 diikuti oleh 10 peserta, yaitu sembilan partai politik dan satu golongan karya. Partai politik yang ikut Pemilu tersebut adalah Partai IPKI, Partai Murba, Partai Islam Perti, NU, Partai Katholik, Parkindo, PNI, PSII.

Adapun organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam Pemilu ialah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Akan tetapi, dalam Pemilu selanjutnya diikuti oleh dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu golongan karya.

Hal ini disebabkan adanya penyederhanaan partai politik oleh pemerintah Orde Baru. Namun pada kenyataannya dalam 6 kali Pemilu Orde Baru, Golkar selalu menjadi pemenang.

Hal ini menjadikan dominasi suara di lembaga negara (DPR dan MPR) dikuasai oleh Golkar. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan pemerintahan Orde Baru. Selain itu, terpilihnya Soeharto dalam setiap Pemilu semakin melanggengkan Orde Baru.

Pelaksanaan Pemilu yang dipandang sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila tak lebih dari ucapan saja. Pemilu yang telah dilaksanakan itu hanya untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

Tweet