Proses Sejarah Integrasi Timor Timur Tahun 1976

Berikut ini merupakan pembahasan tentang salah satu kehidupan politik pada masa pemerintahan orde baru yaitu tergabungnya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, proses integrasi timor timur, timor timur berintegrasi dengan indonesia pada tahun 1976, sejarah timor timur, kasus timor timur.

Integrasi Timor Timur

Masuknya Timor Timur ke wilayah RI pada tahun 1976 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan politik di Portugal (penjajah Timor Timur).

Di Portugal telah terjadi kudeta militer pada tanggal 25 April 1974 yang dipimpin oleh Jenderal De Spinola atas Dr. Antonio de Oliveire Salazar. Kudeta militer ini dikenal dengan nama Red Flower’s Revolution (Revolusi Bunga).

Kudeta ini tidak hanya membawa perubahan dalam negeri negara Portugal, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah politik di daerah koloninya, termasuk wilayah Timor Timur.

Semua wilayah yang termasuk koloni Portugal diberi kebebasan untuk berdiri dan berkembang. Rakyat mendapat kesempatan untuk berpolitik.

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan mengenai masalah dekolonisasi daerah-daerah jajahannya, Menteri Seberang Lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos pada tanggal 16 - 19 Oktober 1974 berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Indonesia tentang pelaksanaan kebijaksanaan portugal sepanjang menyangkut Timor Timur.

Sebagai tanggapan terhadap politik dekolonisasi di Portugal, maka di Timor Timur muncul tiga partai politik berikut ini.

1. UDT (Uniao Democratica Timorense atau Uni Demokrasi Timor) Partai UDT dipimpin oleh Mario Vegas Carascalao. Partai ini menginginkan tetap di bawah bendera Portugal sebagai negara bagian Timor Portugis (Provinsi Seberang Lautan Portugal). UDT menolak kemerdekaan penuh Timor Timur, karena Timor Timur belum dapat berdiri sendiri, mengingat keadaan ekonomi yang masih lemah dan rakyatnya masih bodoh.
2. Fretilin (Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente) Partai Fretilin dipimpin oleh Fransisco Xavier Do Amaral. Partai ini menginginkan agar Timor Timur menjadi sebuah negara merdeka penuh tanpa bergabung dengan Portugal atau Indonesia.
3. Apodeti (Associacao Popular Democratica de Timor) Partai Apodeti dipimpin oleh Arnoldo dos Reis Araujo. Partai ini menginginkan lepas dari Portugal dan berintegrasi dengan RI. Alasannya bahwa rakyat kedua wilayah itu mempunyai persamaan dan hubungan erat, baik secara historis, etnis, maupun geografis.

Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Timor Timur dengan Xavier Do Amaral sebagai presidennya.

Untuk menanggapi tindakan Fretilin, gabungan partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista mengimbangi proklamasi Fretilin dengan proklamasi tandingan. Proklamasi itu berisi penggabungan kepada Indonesia dan diumumkan pada tanggal 29 November 1975.

Penandatanganan proklamasi ini dilakukan di Balibo pada tanggal 30 November 1975, sehingga proklamasi ini dinamakan Proklamasi Balibo.

Pada tanggal 17 Desember 1975, partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista menyatakan berdirinya Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) untuk menyelenggarakan tertib pemerintah, administrasi, hukum, dan keamanan.

Gambar: Peta Provinsi ke-27 Timor Timur

Pada tanggal 7 Juni 1976 petisi integrasi dikirim ke Jakarta dan diterima oleh Presiden Soeharto dengan harapan agar integrasi diterima tanpa referendum.

Sebagai realisasinya, pada tanggal 17 Juni 1976 ditandatangani UU No. 7 Tahun 1976 yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI dan pembentukan provinsi/daerah tingkat I yang ke-27. 

Ibukota Timor Timur ditetapkan di Dili dan gubernur Timor Timur yang pertama adalah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya Fransisco Xavier Lopez da Cruz.

Timor Timur sebagai Provinsi ke-27

Setelah Timor Timur menjadi provinsi ke-27 NKRI, langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu menata kembali kehidupan masyarakat Timor Timur agar tidak jauh ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Pemerintah Indonesia segera melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Tweet