Macam-macam Hambatan dan Kebijakan Pemerintah dalam Perdagangan Internasional

Berikut ini adalah masih terkait perdagangan internasional yaitu tentang Kebijaksanaan dalam Perdagangan Internasional, kebijakan dalam perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, hambatan perdagangan internasional, macam macam kebijakan perdagangan internasional, kebijakan ekonomi internasional, kebijakan perdagangan luar negeri, kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional, dan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional.

Macam-macam Kebijakan Pemerintah Dalam Perdagangan Internasional

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan internasional pada dasarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Berikut ini adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1. Politik Dumping

Dumping artinya harga penjualan barang di luar negeri lebih rendah daripada harga penjualan di dalam negeri bagi orang-orang yang sama dan dalam keadaan yang sama. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa dumping merupakan suatu diskriminasi harga dalam arti yang khusus. Sebaliknya, apabila harga jual di luar negeri lebih tinggi daripada harga jual di dalam negeri, maka disebut reverse dumping.

2. Tarif

Tarif atau bea masuk merupakan salah satu cara untuk memberi proteksi (pembatasan) terhadap industri dalam negeri. Namun, ada kemungkinan karena kepentingan APBN maka tarif dikenakan untuk memperoleh pendapatan.

Penetapan tarif atau bea masuk yang cukup tinggi terhadap suatu barang impor menjadikan harga barang impor di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, harga barang yang sama di dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor.

3. Larangan Impor

Larangan impor merupakan kebijaksanaan pemerintah dengan alasan ekonomi maupun politik. 

Misalnya, melarang barang-barang yang sudah dapat dihasilkan di dalam negeri dan jumlahnya telah tercukupi, atau melarang impor unsur kimia radioaktif.

Gambar: Ilustrasi Pardagangan Internasional

4. Kuota

Kuota adalah pembatasan jumlah maksimum barang yang boleh diimpor dan diekspor ke negara lain atau ke pasar internasional dalam periode waktu tertentu. 

Kuota merupakan cara lain dari bentuk proteksi (pembatasan) atau perlindungan industri dalam negeri terhadap persaingan barang impor. Melalui kuota impor, harga barang di dalam negeri akan dapat dilindungi.

5. Kontrol Valuta Asing (Exchange Control)

Exchange control adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur pembayaran luar negeri secara langsung, baik dengan berusaha memonopoli pemilikan valuta asing, mengatur penggunaannya, maupun mengatur tingkat kursnya.

Berikut ini beberapa tujuan exchange control.

a. Menutup kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran, termasuk di dalamnya mencegah mengalirnya modal ke luar negeri.

b. Melindungi industri dalam negeri.

c. Meningkatkan pendapatan negara.

d. Memperluas ekspor terutama menghadapi negara-negara yang melaksanakan exchange control.

Pemerintah berusaha untuk melindungi produksi dalam negeri dengan cara menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berdampak positif berikut ini.

a. Meningkatkan produksi dalam negeri.

b. Menjamin pertumbuhan industri dalam negeri.

c. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.

d. Menyeimbangkan neraca perdagangan.

e. Meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan bangsa.

Kebijaksanaan pemerintah tersebut ternyata selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif berikut ini.

1. Biasanya produsen kurang memerhatikan kualitas produk.

2. Jika barang yang sudah diproduksi masih menggunakan bahan baku impor dan negara asal bahan baku tersebut dalam keadaan inflasi sehingga harga bahan baku naik, maka biaya produksi barang akan ikut naik.

3. Harga barang impor di dalam negeri menjadi mahal karena tidak ada persaingan dari barang lain.

Tweet