Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru Dan Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Berikut ini merupakan pembahasan tentang kebijakan politik luar negeri pada masa orde baru, politik luar negeri bebas aktif pada masa orde baru, kapan indonesia menjadi anggota pbb, peran indonesia dalam pbb, kapan indonesia masuk pbb, indonesia menjadi anggota pbb pada tanggal, isi persetujuan bangkok, indonesia kembali menjadi anggota pbb.

Kehidupan Politik Luar Negeri Orde Baru

Pada masa Orde Baru politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Dalam rangka turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan kembali politik bebas aktif Indonesia.

1) Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Seperti telah kita ketahui dalam sejarah negara, Indonesia pernah menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950.

Selama menjadi anggota PBB, Indonesia pernah merasakan keuntungan dari badan internasional tersebut seperti penyelesaian masalah Irian Barat dan kerja sama yang dibangun bangsa Indonesia dengan badan-badan PBB dalam pembangunan di Indonesia.

Selain itu, bangsa Indonesia bisa secara leluasa bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Namun dalam perkembangannya, Indonesia juga pernah merasakan rasa tidak puas terhadap organisasi internasional tersebut.

Pada puncaknya, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 1 Januari 1965. Hal ini disebabkan Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia.

Keluarnya Indonesia dari PBB, menjadikan ruang gerak bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi sempit dan Indonesia dikucilkan oleh dunia internasional.

Ketika pemerintah Orde Baru berkuasa, hubungan dengan organisasi internasional mulai diperbaiki. Atas dasar pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966.

Keaktifan bangsa Indonesia di PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974.

Gambar: Indonesia kembali menjadi anggota PBB

2) Normalisasi Hubungan Indonesia – Malaysia

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia pernah mengadakan konfrontasi dengan Malaysia.

Hal ini berawal dari penandatanganan Konferensi London yang menyatakan akan dibentuk Federasi Malaysia oleh pemerintah Inggris.

Indonesia merasa keberatan dengan pembentukan Federasi Malaysia karena Indonesia menganggap hal itu adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia.

Karena politik konfrontasi ini tidak sesuai dengan dasar politik bebas aktif, maka oleh pemerintah Orde Baru politik konfrontasi diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan.

Normalisasi hubungan Indonesia - Malaysia dimulai dengan dilaksanakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1966.

Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan pihak Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement).

Berikut ini isi Persetujuan Bangkok.

a) Rakyat Sabah dan Serawak memperoleh kesempatan menegaskan kembali keputusan mereka mengenai kedudukan kedua wilayah itu dalam Federasi Malaysia.

b) Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

c) Indonesia dan Malaysia menghentikan tindak permusuhan.

Penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan antara Indonesia Malaysia dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Selain itu melalui Duta Besar Pakistan untuk Myanmar, Indonesia menyampaikan nota pengakuannya terhadap Republik Singapura.

Tweet